Senin, 14 Februari 2011

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BEBAS DAN MANDIRI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA ( SPP ) MEWUHJUDKAN HUKUM YANG BERKEADILAN


ABSTRAK
UUD 1945 amandemen ke 3 dalam Pasal 24 ayat (1) “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka unutk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” . UUD hanya memberi kemerdekaan pada hakim dalam mengadili. Lembaga penegak hokum lainnya sebagai penyelenggara peradilan tidak diberi kebebasan. Lembaga penegak hokum lainnya itu adalah polisi penyidik, jaksa penuntut umum, lembaga pemasyarakatan yang membina nara pidana. Keempat lembaga tersebut merupakan satu keasatuan sebagai system penyelenggara peradilan yang integral dan saling keterkaitan. Permasalahannya apakah dengan diberikannya kebebasan hanya kepada hakim dapat mewujudkan penegakan hokum yang adil ?.
Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkama Agung yang membawahi semua badan peradilan. Polisi penyidik, jaksa pnuntut umum, lembaga pemasyarakatan yang membina nara pidana tidak berada di bawa mahkama agung. Sebagai bagian sub system peradilan pidana seharusnya polisi penyidik, jaksa penuntut umum, lembaga pemasyarkatan yang membina para nara pidana tunduk pada Mahkama Agung.
Dapat disimpulkan bahwa kebebasan yang hanya diberikan pada hakim tidak dapat mewujudkan penegakan hokum yang berkeadilan. Disarankan supaya kekuasaan penyidikan, penuntutan, dan lembaga pemasyarakatan berada dibawa Mahkama Agung dan diberikan kebebasan yang sama dalam menjalankna fungsi peradilan.

I. PENDAHULUAN:
A. Latar Belakang
Penegaakan hukum pidana dilakukan oleh sebuah system peradilan pidana. Dalam perspektif teori hukum pidana dikenal dengan teori sistem peradilan pidana. Menurut sistem peradilan pidana lembaga atau badan penegak hukum itu terdiri dari polisi penyidik, jaksa penuntut umum, hakim yang mengadili, dan lembaga pemasyarakatan yang membina nara pidana (napi). Keempat lembaga itu merupakan satau kesatuan tim, yang integral, terpadu bekerja sama. dalam penanggulangan kejahatan. Sering disebut dengan istilah “integrated criminal justice system”
Kita dapat memahami berangkat dari teori sistem peradilan pidana bahwa lembaga peradilan itu bukan hanya hakim, tetapi juga jaksa, polisi, bahkan juga lemabaga pemasyarakatan. Yang masing-masing mereka merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lainnya dan saling interdependensi (saling keterkaitan).
UUD 1945 yang diamendemen Pasal 24 ayat (1) “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam pasal ini didapati dua pengertian, yang pertma bahwa hanya kekuasaan kehakiman yang dijamin kebebasannya dalam menyelanggarakan penegakan hukum. Lembaga penegak hukum lainnya (polisi penyidik, jaksa penuntut umum, lembaga pemasyarakatan yang membina napi) tidak ada jaminan kebebasan dalam menyelenggarakan penegakan hukum. Yang kedua bahwa kekuasaan kehakiman itu hanya terbatas pada tugas hakim yang memeriksa dan mengadili saja. Padahal kekuasaan kehakiman itu meliputi semua proses penegakan hukum. Mulai dari proses awal penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan sampai pembinaan nara pidana di lapas.
Apakah mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dalam arti hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya jika penegak hukum lainnya seperti disebut diatas tadi tidak ada jaminan kebebasan yang sama seperti hakima, apakah benar “kekuasaan kehakiman” dipahami dalam arti terbatas pada hakim saja dalam sistem penegakan hukum?. Persoalan ini akan dijawab dalam uraian berikut ini
B. Permasalahan:
Apakah kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri menurut Sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia dapat mewujudkan penegakan hukum yang adil ?
II. PEMBAHASAN
Undang-Undang Kekuasaan kehakiman yang baru UU No.4/2004 tidak mengalami perubahan sama dengan apa yang telah dirumuskan dalam UU terdahulu.
Memeperhatikan redaksi perumusan di atas dapat dismpulkan, bahwa UU Kekuasaan Kehakiman (UU 14/1970 jo UU 35/1999 dan UU 4/2004 dan UUD 1945 amendemen) lebih menonjolkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit. Yaitu meliputi ruang lingkup penyelenggaraan peradilan menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara dan memutus pekara.
Pembatasan pengertian kekuasaan kehakiamn dalam arti sempit sebagaiaman terungkap di atas , sepatutnya dikaji ulang, karena kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara dalam menegakkan hukum . Kekuasaan negara yang menyelenggarakan penegakan hukum itu meliputi polisi penyidik, jaksa penuntut umum, dan lembaga pemasyarakatan yang membina para nara pidana.
Perumusan pengertian di atas itu kemudian masuk dalam perubahan Ps 24 UUD 1945 amendemen ke 3, yang menegaskan sbb:
1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradialn umum, lingkungan peradilan Agama, lingk. Peradialm Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkama Konstitusi.
Lalu bagaimana dengan pelaksanaan proses penegakan hukum dari penyidikan sampai dengan penuntutan dan Lembaga Pesyarakatan yang terlepas dari kekusaan kehakiman ?, mereka tidak dibawah Mahkama Agung, melainkan dibawah Eksekutif (pemerintah) padahal dalam Sistem Peradialn Pidana merupakan satu kesatuan dalam sistem penegakan hukum dibawah kekuasaan kehakiman yang berinduk pada Mahkama Agung.
Sistem penegakan hukum yang dipahami dilaksanakan oleh Sistem Peradilan Pidana yang terdiri tiga komponen yaitu polisi penyidik, jaksa penuntut, hakim yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang mempunyai kewenangan masing-masing yaitu pilisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, hakim sebagai yang mengadili, Lembaga Pemasyarakatan membinan para napi. Masing-masing lembaga/instansi penegak hukum tersebut tunduk pada atasan/ainstitusinya masing-masing. Yang berarti bahwa mereka penegak hukum tersebut. Tidak bisa berlaku independen. Padahal Sistem Peradian Pidana menghendaki adanya integrated criminal justice system yaitu suatu suatu mekanisme yang integral dalam satu kekuasaan. Di Indonesia menurut UUD 1945 sebelum amendemen kekuasaan penegak hukum adalah Kekuasaan Kehakiman.
Sepatutnya Polisi penyidik, Jaksa penuntut dan Lembaga Pemasyarakatn adalah berada dalam kekuasaan kehakiman dan tunduk kepada Mahkama Agung.
Untuk dapat membentuk Sistem Peradialn Pidana yang merdeka, terpadu, maka ide atau sepirit kekuasaan kehakiman yang mandiri harus diwujudkan secara integral dalam keseluruhan kebijakan legislatif atau perundang-undangan yang mengatur keseluruhan proses atau sistem kekuasaan penegakan hukum.
III. PENUTUP
A. Kesimpulan
Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri seperti yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman tidak dapat mewujudkan penegakan hukum yang adil.
E. Saran-saran
Seharusnya kekuasaan kehakiman itu meliputi kekuasaan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan yang semuanya berada di bawa Mahkama Agung. Kebijakan Legislatif dalam menata ulang semua peraturan dalam menyelenggaraan penegakan hukum harus disinkronkan dengan pengertian integrated justice system”

DAFTARA BACAAN:
A. Buku
Ahmad Mujahidin, 2007, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Refika Aditama, Bandung
Barda Nawawi Arief, 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
H.R. Abdussalam, 2007, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta
Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Putra Bardin,
Satjipto, 2009, Penegakan Hukum (Suatu tinjauan Sosiologis), Genta Publishing, Yogyakarta
B. Perundang-undangan
UUD 1945 Hasil Amandemen Dan Pross Amandemen UUD 1945, Sinar Garafika. 2009. Jakarta
UU No. 4 tahun 2004 tetang Kekuasaan Kehakiman, Citra Media Wacana. 2009.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Loading...